DJPb Dorong Penguatan Pengelolaan Aset Daerah

  • Whatsapp
DJPb Dorong Penguatan Pengelolaan Aset Daerah
TANGKAPAN LAYAR. Suasana FGD virtual Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa 16 November 2021. (IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) terus berupaya memperkuat harmonisasi dengan pemerintah daerah. Termasuk dalam penguatan dan optimalisasi laporan keuangan daerah.

Salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) penguatan tata kelola aset untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berkualitas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November, secara daring melalui aplikasi Zoom Clouds Meeting, dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulbar.

Dalam forum ini, Plt Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Moch Fadjar Acha menjelaskan hasil telaah dan analisa atas LKPD 2020 di masing-masing Pemda serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2020.

Fadjar membeberkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terkait kebijakan dan perlakuan akuntasi serta pengungkapan dan penyajian aset daerah dalam penyusunan LKPD.

Itu merujuk temuan dan rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke masing-masing Pemda, dimana paling banyak mengenai aset daerah, khususnya Barang Milik Daerah (BMD).

Sementara Analis Kebijakan BMD pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Cahya Arie Nugroho memaparkan Permendagri 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

“Berbagai macam permasalahan aset daerah yang sering terjadi diantara ketertiban penatausahaan BMD, pelaporan BMD, kelengkapan dokumen BMD, serah terima antara daerah otonomi induk dengan daerah otonomi baru pemekaran, serta BMD yang dikuasai atau dipergunakan oleh pihak lain,” ucapnya.

Pengelola Barang di daerah ditekankan untuk memahami klasifikasi obyek BMD agar memudahkan penatausahaan BMD yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMD.

Pascapenetapan Permendagri 47, masing-masing Pemda harus segera melakukan inventarisasi aset daerah, indentifikasi pemakaian peralatan dan mesin serta rumah negara/rumah dinas, melakukan rekonsiliasi minimal tiga bulan sekali, memberikan dokumen hasil pengadaan sebagai dasar pencatatan bagi pengurus barang, menyusun kebijakan terkait penetapan metode pencatatan persediaan, serta menyampaikan laporan BMD setiap semester ke Kemendagri.

“Tugas penyajian dan pengungkapan atas pembukuan aset daerah merupakan tanggung jawab seluruh lini pengelola barang di daerah sampai di tingkat masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan,” jelasnya.

Sementara Auditor BPK Sulbar, David Pata Saung menjelaskan bahwa penyajian dan pengungkapan aset daerah khususnya BMD secara memadai dalam penyusunan LKPD harus berlandaskan pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan mengacu pada kebijakan akuntansi di masing-masing pemda.

“Penyajian dan pengungkapan aset tetap baik aset tanah, aset tetap selain tanah, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dipaparkan secara lugas,” ucapnya.

David kemudian mengurai temuan dan permasalahan aset tetap yang biasa dihadapi masing-masing Pemda, diantaranya terkait penganggaran aset tetap, penilaian aset tetap, penatausahaan aset tetap, pemanfaatan aset tetap, dan pengamanan aset tetap. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *