Harus Kompak Atasi Persoalan Kependudukan 

  • Whatsapp
Harus Kompak Atasi Persoalan Kependudukan 
PIAGAM. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni bersama Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, saat menyerahkan Piagam Penghargaan kepada salah satu kader Bangga Kencana di Mamuju, Jumat 19 November 2021. (IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kasus gizi buruk atau Stunting Sulbar masih tinggi. Kedua tertinggi nasional berdasarkan data Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

 

Kondisi tersebut antara lain karena faktor lingkungan, ketersediaan air bersih, rumah tidak layak huni, juga lingkungan kumuh.

Pemerintah mengaku terus melakukan berbagai upaya menekan angka stunting. Salah satunya dengan menjadikan ‘penurunan prevalensi stunting’ sebagai agenda utama.

Hal itu disampikan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo usai melantik pengurus IPeKB Sulbar, Jumat pekan kemarin.

Menurut Hasto, ada dua upaya besar menangani Stunting. Yakni faktor jauh dan faktor dekat.

Faktor jauh kaya dia, mulai dari berbagai persoalan di luar penyebab utama, yaitu ketersediaan air bersih, rumah tidak layak huni, dan berbagai permasalahan lainnya.

Sedangkan faktor dekat terdiri dari jarak kelahiran dan jarak kehamilan. “Apabila jarak ini tidak bisa dijaga, maka potensi bayi yang lahir stunting akan semakin besar,” paparnya.

Ia pun menegaskan pentingnya kehamilan terjadi pada waktu yang tepat, berdasarkan indikator usia. “BKKBN akan menyiapkan program pendamping keluarga dengan mengerahkan 600 ribu tenaga pendamping keluarga di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pendamping Keluarga ini terdiri dari berbagai profesi, antara lain kader Keluarga Berencana (KB), Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Sulbar.

IPeKB diharap profesional dan berintegritas, utamanya dalam menekan angka stunting di Sulbar.

Hasto menerangkan, para pendamping harus sungguh-sungguh memantau keluarga dan penduduk selama menjalani program perencanaan kehamilan.

Sementara Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, kehadiran IPeKB Sulbar mencerminkan bahwa Penyuluh KB sebagai ujung tombak program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

“Saat ini BKKBN diamanahkan sebagai Ketua Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada segenap pengelola program Bangga Kencana, baik provinsi maupun kabupaten untuk selalu membangun kolaborasi, sinergitas, dan semangat gotong royong diantara mitra kerja,” papar Enny.

Wagub menegaskan pentingnya sinergitas program antar sektor, baik yang sifatnya program nasional maupun agenda berbasis kearifan lokal agar efektif menanggulangi beberapa isu strategis kependudukan seperti, stunting, tingginya angka usia pernikahan anak, angka kematian ibu dan bayi yang belum mengalami penurunan yang signifikan, dan terbatasnya jumlah tenaga Penyuluh KB.

“Melalui kerja cerdas, kerja sama, dan kerja ikhlas, saya optimis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan kependudukan yang ada, dapat kita wujudkan, termasuk pandemi covid-19,” tegas Enny. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *