Isu Netralitas ASN Bayangi Pemilu 2024

  • Whatsapp
Isu Netralitas ASN Bayangi Pemilu 2024
RAPAT. Suasana pertemuan membahas pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah. Mamuju, Rabu 17 November 2021. (IDRUS IPENK)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pesta demokrasi masih dibayangi persoalan netralitas ASN. Menjadi pekerjaan rumah bersama.

Demikian pula di Sulawesi Barat, dimana tiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tak pernah luput dari isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, Sulfan Sulo, masalah tersebut bahkan telah menempatkan Sulbar, khususnya Kabupaten Mamuju pada peringkat kelima secara nasional.

Untuk itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan lain harus terus berusaha menuntaskannya. Upaya selama ini dinilai masih jauh dari harapan.

“Itu menjadi catatan kita di Sulbar. Harus jadi perhatian bersama,” tegas Sulfan dalam sebuah pertemuan terkait evaluasi dan pelaporan perkembangan politik daerah yang berlangsung di Mamuju, Rabu 17 November.

Dijelaskan, hal tersebut penting dalam menyongsong Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang. Para pihak terkait dituntut berkomitmen dan berbersungguh-sungguh dalam mewujudkan pesta demokrasi berkualitas, tanpa pelanggaran aparatur negara serta bebas tekanan atau intrevensi.

Bawaslu Sulbar pun mengajak stekeholder di luar penyelenggara (KPU dan Bawaslu) untuk turut proaktif dalam mengawal, memastikan ASN tidak terlibat aktif dalam Pemilu.

“Persoalan netralitas ASN, bagaimana ada gerakan bersama, memastikan tidak adalagi yang melakukan pelanggaran mengenai netralitas ASN,” tegas Sulfan.

Selain itu, Bawaslu mendorong agar pemerintah memastikan ketersediaan jaringan menghadapi perkembangan teknologi.

“Nanti ini Pemilu, sangat familiar dengan teknologi. Kalau di daerah kita masih banyak kendala teknologi. Mempersulit dalam menerapkan teknologi mengahadapi pemilu,” jelasnya.
Dalam momen yang sama, Kepala Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail menyinggung soal partisipasi politik sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang demokratis.

“Inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil,” ucapnya.
Menyongsong pesta demokrasi dua tahun depan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, Rustang mengatakan pihaknya sudah melakukan pematangan.

Menurut dia, tidak akan terlalu berat lantaran regulasi yang ada masih berlaku untuk Pemilu mendatang. “Tinggal bagaimana desain PKPU (Peraturan KPU) yang disesuaikan dengan keadaan,” ucapnya.

Rustang juga memastikan adanya evaluasi internal dan eksternal, terutama soal hal-hal teknis lapangan. “Jajaran kita dievaluasi kesolidannya, secara internal dan eksternal,” tegasnya.

Selain itu, KPU akan melakukan sosialisasi aktif utamanya meningkatkan partisipasi aktif pemilih baik secara kualitas maupun kuantitas pemilih.

Sebelumnya, persoalan netralitas ASN juga menjadi salah satu topik utama sosialisasi pendidikan pemilih 2021, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju 2020.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, tak sedikit ASN diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan menempatkan Mamuju di urutan teratas untuk tingkat kerawanan.

Mendorong terwujudnya netralitas pelayan publik dalam Pemilu, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin, merekomendasikan beberapa poin. Diantaranya, agar sejak awal para ASN betul-betul diberikan pemahaman tentang netralitas.

Selanjutnya, berharap agar Komisi ASN di pusat memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi bagi pegawai yang terbukti melanggar. “(Sanksi) Tidak lagi dikembalikan kepada pembina kepegawaian di daerah,” tegasnya.

selain itu, harus ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar netralitas. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *