Mutasi Pejabat Pemprov Disorot

  • Whatsapp
Mutasi Pejabat Pemprov Disorot
MUTASI. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat melantik pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar, Jumat 5 November 2021. (IST ).

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Jelang akhir pekan kemarin, sejumlah pejabat eselon II Sulbar digeser. Kali ini, mutasi menuai sorotan.

Jumat 5 November, Gubernur Sulbar Ali Baal melakukan mutasi bagi pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar. Ada yang mendapat promosi, adapula di’nonjob’kan.
Beragam penilaian pun menyertai mutasi yang berlangsung jelang penghujung masa jabatan Gubernur Ali Baal Masdar tersebut.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Abdul Rahim menyebut bahwa pergeseran pejabat Pemprov Sulbar merupakan hak prerogratif gubernur.

Hanya saja ia menilai, penyesuaian kali ini tidak sesuai ekspektasi. Pergeseran tidak mengarah pada kompetensi dan kemampuan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehingga bagi politisi NasDem itu, tidak ada yang istimewa, meski disebut-sebut telah melalui analisis yang dibentuk gubernur dengan melibatkan Sekprov dan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Jelasnya gubernur pasti melakukan analisis objektif berdasarkan syarat yang harus terpenuhi seperi seperti kepangkatan,” kata Rahim via ponselnya, Minggu 7 November.

Seharusnya, kata dia, di akhir periode gubernur seharusnya rotasi yang dilakukan mengarah pada target capaian berdasarkan visi misi bersama wakil gubernur.

“Saya menilai pergeseran yang dilakukan biasa saja. Tidak ada pesan kuat yang ditangkap, terkait usaha untuk mengejar target pencapain program daerah,” beber Rahim.

“Pergeseran pimpinan di OPD tidak menggembirakan tidak memenuhi ekspektasi karena kapasitas diantara mereka sudah diketahui. Ada yang menurut saya digeser bukan pada pada bidangnya, tidak ada keahlian,” tambah figur asal Polman, menegaskan.

Idealnya, mutasi yang dilakukan gubernur di akhir periodenya memberikan pesan yang kuat bahwa ada kesungguhan untuk berpacu mengejar target pembangunan yang belum terealisasi.
“Sayangnya ini malah membuat roda pemerintahan akan (kembali) mengalami penyesuaian. Bahkan sangat mungkin terjadi stagnasi,” tandasnya.

Sementara Pimpinan DPRD Sulbar lainnya, Usman Suhuriah menerangkan bahwa mutasi yang dilakukan gubernur sudah sesuai formasi yang diharapkan.

“Mutasi pejabat di jajaran pemerintah daerah Sulbar mudah-mudahan lebih proporsional terutama karena sisi keahlian. Yakni penempatan sesuai benar dengan analisis kemampuan dan kepangkatannya masing-masing yang telah dikaji melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan,” jelas Legislator dari Golkar ini.

DINILAI
TIDAK EFEKTIF

Mutasi pejabat Pemprov Sulbar dinilai tak efektif. Sebab, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibiarkan lowong atau tanpa pejabat defenitif.

Demikian diutarakan Ketua Forum Persatuan Pemuda Sulbar (FPPS), Nirwansyah menyikapi mutasi pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar yang bergulir Jumat pekan kemarin.

OPD dimaksud adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Sulbar.

“Kami melihat kebijakan ini tak populis sebab justru bisa menjadi boomerang bagi pemerintahan saat ini. Semoga saja tidak semakin memperlambat pencapaian program pemerintah yang sudah menghawatirkan,” urainya, akhir pekan kemarin.

Bukan tanpa alasan. Pihaknya juga memandang bahwa masih ada OPD yang selama ini mandek justru terkesan tak dibenahi. Gubernur kata dia, malah terkesan ‘menggerogoti’ dinas yang sudah optimal mengangkat nama pemerintahan Sulbar.

“Jadi apa sebenarnya substansi mutasi ini? imbuh Nirwansyah.

Ia pun menilai bongkar pasang pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar lebih didominasi hasrat politik ketimbang bagaimana memacu kinerja pemerintahan, di tahun terakhir periode gubernur saat ini.

Menurut Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mutasi dalam rangka penyegaran dan pembinaan karier pejabat, juga untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu dikatakan, pergantian pejabat eselon II Pemprov Sulbar merupakan hal wajar. Kepada mereka yang mendapat promosi diminta meningkatkan kinerja.

Pejabat daerah harus memberikan perhatian sungguh-sungguh dan fokus pada upaya pemulihan ekonomi di daerah sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur pada Mei 2022 mendatang.

“Bekerjalah secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Sangat penting juga saudara-saudara sebagai PNS sejatinya tidak memiliki loyalitas selain kepada atasan,” sebut Ali Baal.

Gubernur menekankan agar seluruh target yang ditetapkan bisa fokus dan serius dikerjakan. “Maksimalkan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2021 dan program yang direncanakan pada tahun 2022,” sebutnya.

MUTASI MASIH
AKAN BERLANJUT

Tuntas memutasi 86 pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas lingkup Pemprov, serta 13 eselon II OPD, gubernur Sulbar kembali berencana melakukan pergeseran.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar usai melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ASN lingkup Pemprov di Gedung Serbaguna Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 5 November 2021.

“Masih ada lagi nanti pelantikan, mungkin sekitar bulan April tahun 2022,” kata Ali Baal.

Pada Jumat pekan kemarin, pelantikan pejabat eselon II Pemprov Sulbar hanya diikuti 9 dari 13 orang yang mendapat promosi maupun ‘nonjob’.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan beberapa pimpinan OPD yang mendapat undangan pelantikan sudah menyampaikan pemberitahuan terkait ketidakhadiran tersebut.

“Ada yang sakit ada yang sementara dinas,” singkat Zulkifli. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *