Pembahasan APBD 2022, Dipacu Fokus Pemulihan Ekonomi

  • Whatsapp
Pembahasan APBD 2022, Dipacu Fokus Pemulihan Ekonomi
MENJELASKAN. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar dalam paripurna DPRD Sulbar terkait nota keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Mamuju, Sabtu 27 November 2021. (IST)

 

Pembahasan APBD 2022, Dipacu Fokus Pemulihan Ekonomi
Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi
Pembahasan APBD 2022, Dipacu Fokus Pemulihan Ekonomi
Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar
Pembahasan APBD 2022, Dipacu Fokus Pemulihan Ekonomi
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2022 dikebut. Penetapan ditarget 30 November mendatang.

 

Setelah sempat menemui kendala karena berbagai tahapan yang belum rampung, dokumen RAPBD Sulbar tahun anggaran 2022 akhirnya dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Secara maraton.

Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan pembahasan terus dipacu. Diakui, prosesnya tidak mudah, namun diupayakan dapat disepakati secepatnya, sesuai ketentuan pemerintah.

Dia menekankan, untuk RAPBD Sulbar 2022 konsepnya masih fokus pada seputar pemulihan ekonomi daerah dan dukungan pemlihan pascagempa bumi Majene dan Mamuju.

Penetapan diharapkan bisa berlangsung dalam paripurna dewan pada pekan ini. “Insyaallah Selasa 30 November,” ujar Politisi Partai Demokrat ini, akhir pekan kemarin.

Sementara, Wakil DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, mengungkapkan dewan optimistis pembahasan APBD 2022 bisa selesai dalam bulan ini.

Apalagi, kata dia, pihak eksekutif juga telah menjamin bahwa pembahasan RAPBD Sulbar 2022 bisa tuntas sesuai target dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022, paling lambat 30 November.

“Optimismenya kita berharap kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemprov. Jangan kemudian dalam pembahasan ada yang tidak hadir,” ujar Usman.

Adapun garis besar RAPBD Sulbar 2022 berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), adalah; rencana pendapatan daerah Rp 1,824 triliun lebih. Menurun Rp 223,23 miliar (M) lebih atau 9,00 persen dibanding pendapatan 2021 (Rp 2,004 T);

Belanja daerah, berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, kemampuan pendapatan dan kemampuan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, secara keseluruhan direncanakan Rp 1,917 T lebih. Berkurang Rp 444 M lebih atau mengalami penurunan 18,83 persen dari tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar berharap rancangan ini dapat dibahas secara konstruktif, demi̇ terwujudnya Sulbar Malaqbi dengan tetap memperhatikan batas waktu kesepakatan bersama, paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022.

Diketahui, melalui paripurna dewan Jumat 26 November, Enny Anggraeny menyampaikan penjelasan Gubernur Sulbar terkait Nota Keuangan dan RAPBD Sulbar Tahun Anggaran 2022.

Sehari kemudian atau Sabtu 27 November, Wagub kembali menghadiri paripurna dengan agenda membacakan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RAPBD Sulbar 2022.

Dewan melalui fraksi-fraksi memberikan beragam pandangan, masukan maupun sorotan terhadap rencana kebijakan gubernur Sulbar pada RAPBD Sulbar 2022.

Diantaranya, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara, Sukardi M Noer. Menyorot target pendapatan daerah pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dinilai tidak dapat dimaksimalkan.

Wagub Enny menyampaikan, hal tersebut karena pendapatan bersumber dari bagi hasil laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar. “Selain itu, pendapatan pada sektor retribusi daerah telah dilakukan upaya peningkatan melalui kajian bersama tim ahli untuk analisis potensi retribusi daerah,” jelasnya.

Fraksi Demokrat juga menyinggung penganggaran pembiayaan daerah senilai Rp 55.661.820.690. Menurut Wagun, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada pembangunan RSUD melalui pinjaman PT SMI di tahun keenam dari tujuh tahun masa pinjaman.

Enny melanjutkan, untuk progres pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021, Pemprov masih dalam proses pengajuan pencairan tahap pertama sebesar 25 persen dari pinjaman senilai Rp 300 miliar.

Mengenai layanan RSUD, Wagub mengaku bahwa Pemprov telah melakukan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan RSUD dan pengelolaan pembinaan BLUD RSUD Regional.

Menyikapi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, melalui Andi Muslim Fattah yang menyoroti kenaikan pendapatan asli daerah senilai Rp 29 M, Wagub menyampaikan bahwa kenaikan bersumber dari pajak daerah Rp 20 M, retribusi Rp 478 juta dan lain-lain pendapatan sah Rp 8,5 M.

Soal penurunan belanja tahun 2022, kata Enny dikarenakan anjloknya pendapatan transfer pada komponen transfer khusus dan dana insentif daerah serta adanya utang PEN harus dibayar.

Selanjutnya, terhadap pemandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang disampaikan secara tertulis terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Enny menyatakan, bahwa Pemprov Sulbar akan terus memaksimalkan peran dan fungsi TPID melalui pengawasan.

 

5 SASARAN
PRIORITAS

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintahan Sulbar Maju dan Malaqbi dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Sulbar, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar.

Tahun depan, Pemprov Sulbar menitikberatkan agenda pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi. Lima sasaran prioritasnya adalah; penyediaan infrastruktur pelayanan dasar; akselerasi pembangunan ekonomi; pembangunan manusia; pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana; serta penguatan tata kelola pemerintahan modern.

“Target pembangunan yang diharapkan tahun 2022 yaitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan berbudaya melalui pencapaian indeks pembangunan manusia sebesar 68,19 persen dan angka kriminalitas ditekan 11,36 persen,” urai Wagub Enny Anggraeni membacakan Nota Keuangan dan RAPBD Sulbar 2022, Jumat 26 November.

Kemudian, lanjutnya, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur sipil negara untuk penerapan kepemerintahan yang baik dengan target indeks reformasi birokrasi kategori “BB”.

Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah, dengan target kondisi mantap jalan provinsi sebesar 67,65 persen, rasio elektrifikasi 98 persen, rumah layak huni sebesar 97 persen dan persentase daerah sebesar 30 persen.

Termasuk, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal dengan target capaian perțumbuhan ekonomi antara 5,5 sampai dengan 6,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,5 sampai dengan 3,2 persen, angka kemiskinan 10,25 persen, indeks gini rasio 0,338 poin dan peringkat ke-30 untuk daya saing daerah.
Terakhir, memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta sumber daya alam dengan target indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 75 poin.

“Menjadi tugas kita bersama untuk terlibat dalam pencapaian target pembangunan di Sulbar ini sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing,” terang Enny. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *