Perlindungan Perempuan Perlu Diperkuat

  • Whatsapp
Perlindungan Perempuan Perlu Diperkuat
Para peserta diskusi menyimak pemaparan Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani di Hotel Pantai Indah Mamuju, Senin 29 November 2021. (IDRUS IPENK)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendorong kesungguhan pemerintah daerah menyediakan perlindungan bagi kaum hawa. Termasuk di Sulbar.

Sejak 2016 hingga 2020 Komnas Perempuan mencatat terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan baik ke lembaga layanan (masyarakat maupun pemerintah) dan yang langsung ke Komnas Perempuan.

Didalamnya terdapat 7.344 kasus (sekitar 29,6 persen) dicatatkan sebagai kasus perkosaan. Dari kasus ini, hanya kurang dari 30 persen yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan melihat persoalan minimnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual menunjukkan aspek substansi hukum, tidak mengenal sejumlah tindak kekerasan seksual dan hanya mencakup definisi terbatas. Selain itu, aturan pembuktian membebani korban dan budaya menyalahkan korban. Serta terbatasnya daya dukung pemulihan korban yang kemudian menjadi kendala utama.

Demikian pemaparan Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentiyani saat mengunjungi Sulbar dalam rangkaian Kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap perempuan.

Pihaknya terus menyoroti kekerasan terhadap perempuan, terutama seksual yang masih minim penanganan dan perlindungan korban.

Khusus di Provinsi Sulbar, perlindungan bagi perempuan menurutnya juga masih perlu diperkuat.

Perlindungan Perempuan Perlu Diperkuat
ANDY YENTRIYANI, Komisioner Komnas Perempuan

“Bahkan tahun lalu, tidak ada data terkait kasus yang terjadi di Sulbar itu dikarenakan tidak adanya akses pada informasi yang telah tersedia. Sulbar ada kesulitan pendataan atas kasus yang ada,” bebernya di Mamuju, Senin 29 November.

Karena itu, ia berharap mendapat gambaran terkait kondisi di Sulbar secara utuh termasuk upaya yang dilakukan pemerintah atas agenda perlindungan perempuan.

Dia menekankan, secara umum di Sulbar masih sangat minim terkait kebijakan yang berpihak terhadap perempuan. Sebab hanya ada lima produk kebijakan daerah yang ia temukan.

Salah satunya yaitu Perda, sementara untuk perda secara substantif itu ditemukan di tingkat Provinsi.

Sementara empat lainya yaitu pembentukan struktur pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, pembentukan forum komunikasi penangan kasus kakerasan terhadap perempuan.

“Di tingkat provinsi cukup lengkap, mengatur layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan yang berarti multi aspek,” sebut Andy dalam diskusi terkait perlindungan perempuan.

Meski begitu menurutnya, masih ada hal yang perlu dikuatkan, salah satunya ia menilai meski ada layanan visum tetapi tidak ada jaminan bahwa visum itu dapat diakses terhadap perempuan korban kekerasan yang memiliki perekonomian rendah.

“Hal lain yang perlu dikuatkan yaitu penyelenggaraan rumah aman sampai sekarang belum ada,” tegas Andy Yentriyani.

Ia pun, berharap layanan rumah aman bisa segera dipermanenkan sehingga layanan tersebut tidak lagi disewakan.

Kemudian, ia menilai Pemprov harus dilakukan penguatan terhadap sumber daya manusia, hal itu menjadi sulit ketika tidak didukung SDM yang baik.

“Utamanya dalam melakukan pendampingan dan pemahaman terhadap proses hukum yang secara lebih baik, sehingga bisa mengetahui apa yang menjadi hak-hak korban,” imbuhnya, denga harapan catatan tersebut menjadi perhatian staeholder terkait.

Salah satu peserta diskusi dari lembaga masyarakat Yasmid, Nani mengatakan pihaknya menilai penangan korban kekerasan terhadap perempuan harus mendapat dukungan dari pemerintah.

“Ini (penanganan) sangat dibutuhkan kesungguhan dari para pihak terkait, sehingga pelayanan terhadap korban bisa lebih maksimal,” ujarnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *