PPPK Bakal Menambah Beban APBD

  • Whatsapp
PPPK Bakal Menambah Beban APBD
SITTI SUTINAH SUHARDI, Bupati Mamuju

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemkab Mamuju akan menindaklanjuti surat DPRD terkait penolakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Mamuju. Bupati segera bersurat ke pusat.

Diketahui, dalam rekomendasi tersebut DPRD Mamuju meminta penggajian PPPK diserahkan kepada kementerian terkait.

DPRD Mamuju mengeluarkan rekomendasi agar seluruh proses rekrutmen PPPK dihentikan jika penggajiannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten.

Surat rekomendasi bernomor 170/141/XI/2021 ditujukan Kepada Bupati Mamuju, dikeluarkan pada tanggal 2 November 2021 lalu. Diteken Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, H. Syamsuddin Hatta dan berisi dua poin.

Pertama, DPRD menolak program pengangkatan PPPK apabila penggajiannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan meminta dibebankan kepada pusat.

Kedua, DPRD Mamuju meminta untuk menghentikan segala proses penerimaan PPPK tahap kedua dan tahap ketiga.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan dirinya menerima rekrutmen PPPK dilakukan, lantaran sebelumnya pengajian terhadap pegawai PPPK dibiayai oleh pusat.

“Menurut pusat, pusat yang bayar gajinya, jadi kita terima. Ternyata setelah tes pertama, turun surat dari Kementrian Keuangan bahwa anggaran untuk penggajian PPPK dibebankan kepada DAU tiap daerah,” urai Sutinah.

Ia mengaku, apabila beban pembayaran itu diberikan kepada pemkab Mamuju, tentu pemkab tak sanggup melakukan pembayaran dengan APBD yang terbatas.

“Nah Kami kan anggaranya sangat terbatas, jadi seumpama sudah lulus kami yang akan membayar itu kurang lebih Rp 15 miliar, dan ketika ada tes kedua dan ketiga tentu akan menambah beban APBD kami,” terngnya.

Bupati pun menilai, rekomendasi yang dilayangkan DPRD berdasarkan kondisi kabupaten Mamuju. Dirinya pun akan segera bersurat ke pusat menyampaikan rekomendasi tersebut.
“Kita akan bersurat kepusat berdasarkan surat dari DPRD,” tegas Sutinah.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPP Mamuju, Muhammad Ibrahim, mengatakan sudah menerima surat rekomendasi DPRD Mamuju.

Dirinya juga mengaku, rekrutmen yang dilakukan berdasarkan permintaan pusat. Dirinya pun mengaku hanya mengusulkan terkait formasi PPPK untuk kabupaten Mamuju.

“Kami belum rapat dengan Pejabat Pelaksana tugas Kapala BKD, nanti setelah rapat baru kita tau hasilnya,” tandas Ibrahim. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *