UMP 2,6 Juta Dinilai Wajar

  • Whatsapp
UMP 2,6 Juta Dinilai Wajar
Ketua BPD HIPMI Sulbar, Jupri Mahmud

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulbar 2022 senilai Rp 2,6 juta. Stagnan, namun dinilai wajar.

 

Pemerintah daerah telah menetapkan nilai upah minimum tingkat provinsi untuk tahun depan. Nilainya tidak bergeser jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Sulbar, Armon, Selasa 23 November.

Dikatakan, UMP Sulbar 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan. “Jadi kita tetapkan sebesar Rp 2.678.863,10. Sama dengan tahun 2021,” tegasnya.

Menurut Armon, penyebab tidak naiknya UMP Sulbar dianataranya pertumbuhan ekonomi Sulbar -0,49 persen dan inflasi sebesar 3,14 persen.

Sehingga, dewan pengupahan tingkat provinsi memutuskan untuk menahan diri, tidak mendorong peningkatan upah di tahun mendatang.

Armon mengatakan kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi dan bencana gempa yang melanda Sulbar, awal 2021.

“Dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita anjlok. Tingkat inflasi tinggi sampai 3,4 persen,” beber Armon.

Armon melanjutkan, jika dihitung berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021, nilai UMP Sulbar seharusnya turun dari angka yang ditetapkan tersebut.

Menanggapi penetapan UMP, Ketua BPD HIPMI Sulbar, Jupri Mahmud mengatakan saat ini kondisi perekonomian di Sulbar masih lesu. Hampir semua sektor baru mulai bangkit.

Olehnya, keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum atau ditetapkan kurang dari Rp 3 juta, merupakan solusi yang rasional di tengah kondisi saat ini.

“UMP memang jangan dulu naik, supaya dunia usaha bisa pulih. Saya lihat angkanya juga dalam batas wajar, karena kalau UMP terlalu tinggi, bagaimana dengan pengusahanya. Ini keputusan bagus, semacam titik temu yang adil,” sebut Jupri.

Ia menambahkan, bahwa kondisi para pengusaha sangat terdampak selama pandemi.

“Kondisi usaha berdampak luar biasa, kalau perusahaan besar mungkin setahun seret masih bisa bertahan. Kalau perusahaan level menengah dan kecil, paling lama bertahan mungkin tiga bulan. Buktinya banyak yang gulung tikar,” jelasnya.

Meski kebijakan UMP tak berdampak langsung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun menurut Jupri para pelaku usaha tetap perlu memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan atau pekerja.

“Soal upah di sektor UMKM, intinya tidak ada pemaksaan. Kita juga imbau agar pengusaha UMKM memperhatikan aspek kesejahteraan dengan mitra atau karyawan, agar mereka juga terjamin,” harapnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *