Upah Minimum Provinsi Bakal Stagnan

  • Whatsapp
Upah Minimum Provinsi Bakal Stagnan
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman

“Ini soal biaya hidup, upayakan jangan turun, kalau bisa naik sedikitlah. Kasihan rakyat”
SUDIRMAN

 

Upah Minimum Provinsi Bakal StagnanUpah Minimum Provinsi Bakal Stagnan
“Minimal sama, makanya kita bilang tidak ada kenaikan. Kasihan juga kalau mau turun lagi”

ARMON

 

SULBAR EXPRESS – Upah Minimun Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten (UMK) di wilayah Sulbar diproyeksi tidak naik.

 

Kalaupun ada yang bertambah, tak akan signifikan. Lantaran pertumbuhan ekonomi terdampak pandemi dan diperparah bencana gempa bumi.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Sulbar, Armon, menekankan bahwa acuan penentuan UMP-UMK adalah pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sesuai ketentuan dalam PP Nomor 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita anjlok, tingkat inflasi tinggi sampai 3,4 persen. Makanya kalau kita hitung, sebenarnya bisa saja turun dari nilai tahun lalu,” ujar Armon, Rabu 17 November.

Ia menambahkan, jika merujuk PP 36, UMP Sulbar seharusnya turun sekira Rp 560 ribu untuk 2022. Saat ini UMP Sulbar Rp 2,3 juta. Jika diturunkan, tersisa Rp 1,7 Juta.

Untungnya pemerintah mengeluarkan kebijakan jaring pengamanan, sehingga walaupun tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi anjlok, upah minimum tidak boleh turun dari tahun berjalan.

“Minimal sama, makanya kita bilang tidak ada kenaikan. Kasihan juga kalau mau turun lagi,” kata Armon.

Rencananya UMP Sulbar akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lambat 21 November. Saat ini prosesnya sudah hampir rampung, tinggal menunggu persetujuan gubernur.

“Tapi karena terjepit hari libur, makanya saya upayakan tanggal 19 November sudah selesai. Nanti hasil UMP ini akan disebar untuk menjadi acuan penentuan UMK di Kabupaten,” jelasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman, berpendapat lain, menurutnya saat UMP dan UMK tidak melulu berbicara ruang fiskal.

Harus ada pertimbangan terkini terkait kondisi pasar, yang dianggapnya mulai membaik.

“Sistem pengupahan harus perhatikan perkembangan pasar juga. Jadi saya harap ada kenaikan, sesuai pasar,” sebut Sudirman.

Ia memberi contoh, harga minyak yang sudah naik dua kali lipat. Dari kisaran Rp 70 ribuan per liter, kini menembus Rp 130 ribuan.

“Makanya saya berharap pemerintah turun ke lapangan, memperhatikan kondisi pasar dan harga kebutuhan pokok masyarakat,” terangnya.

“Ini soal biaya hidup, upayakan jangan turun, kalau bisa naik sedikitlah. Kasihan rakyat,” tambah Politisi Golkar tersebut.

UMP Sulbar 2021, Rp 2.678.863,10 sen. Sedangkan, UMK masing-masing kabupaten di Sulbar bervariasi mulai dari Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *