AJI Kota Mandar Tuntut Pelaku Dihukum Maksimal

  • Whatsapp
AJI Kota Mandar Tuntut Pelaku Dihukum Maksimal
Ketua dan massa AJI Kota Mandar bersama sejumlah awak media di Sulbar saat melakukan aksi solidaritas terhadap Jurnalis Nurhadi. Mamuju, Selasa 30 November 2021. (FOTO: ZUL)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Hal tersebut mengemuka dalam aksi solidaritas menuntut keadilan atas tindakan kekerasan yang dialami oleh Jurnalis, Nurhadi.

Berlangsung Selasa 30 November di perempatan Jalan Jend. Ahmad Kirang Mamuju. Dihadiri puluhan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar bersama sejumlah awak media di Sulawesi Barat.

Massa mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku serta mengungkap otak pelaku kekerasan terhadap Nurhadi.

“Meminta jaksa penuntut umum tegakkan delik pers dan pasal KUHP berlapis untuk kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi,” kata Ketua AJI Kota Mandar, Rahmat FA dalam orasinya, kemarin.

Ia menekankan tuntutan hukuman penjara maksimal atas pelaku kekerasan terhadap jurnalis, dan terlaksana peradilan bersih dan profesional.

Untuk diketahui, Jurnalis Tempo, Nurhadi mengalami dugaan penganiayaan, penculikan, dan ancaman pembunuhan. Pelaku diduga aparat penegak hukum.

Nurhadi mendapat perlakuan intimidatif saat sedang bertugas mengusut perkara dugaan korupsi pajak yang melibatkan mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji.

Perlakuan tak senonoh ia dapatkan ketika berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji, di Gedung Samudra Bumimoro Surabaya pada 27 Maret 2021, lalu.

Dikabarkan, meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, para pelaku tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Bahkan, Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul pada beberapa bagian tubuhnya.

“Dianaya pada Maret lalu. Dalam kasus ini ada sekira 10 orang terduga, termasuk diantaranya oknum dari kepolisia, namun hanya dua orang ditetapkan tersangka. Jadi, kita meminta Kapolri untuk mengusut secara tuntas kasus ini, kedua meminta pengadilan betul-betul memutus kasus ini sesuai undang-undang 40 tentang Pers,” urai Rahmat.

Kasus tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang pembacaan tuntutan dalam perkara pelanggaran delik pers dan penganiayaan jurnalis ini, terjadwal Rabu 1 Desember 2021.

Jika penyelesaian kasus tak memberikan efek jera bagi para pelaku, kata Rahmat, maka kejadian serupa bisa saja kembali berulang dan bakal menunjukkan lemahnya aparat dalam memberikan perlindungan terhadap awak media yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di tanah air yang juga akan mengancam kebebasan demokrasi kita. Dimanapun termasuk di Sulbar UU 40 tentng Pers harus ditegakkan, khususnya terhadap kasus-kasus terkait kerja-kerja jurnalistik,” tegas Rahmat.

Kekerangan terhadap Nurhadi dinilai merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan, yakni pasal 170 KUHP Jo pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan penganiayaan. Serta pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. (chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *