ASN Langgar Prinsip Netralitas, Sekprov: Harus Ada Efek Jera

  • Whatsapp
ASN Langgar Prinsip Netralitas, Sekprov: Harus Ada Efek Jera
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP menjadi Narasumber Webinar Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024. Rumah Jabatan Sekprov, Kamis 16 Desember 2021. (IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah selalu mengemuka dan menjadi sorotan publik. Penguatan birokrasi harus terus digaungkan.

Begitu kata Sekertaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris DP saat menjadi narasumber Webinar terkait Tahun Politik 2024, secara virtual di rumah jabatan Sekprov.

Ia mengatakan, netralitas sebenarnya bermakna ingin memperkuat birokrasi. Beberapa cara dalam hal penguatan birokrasi, yakni pertama komitmen nasional leadership. Kedua, clarity jabatan politik dan jabatan karier. Ketiga, penguatan peran lembaga yang mengawal merit system (KASN).

Selanjutnya, penegakan hukum yang kuat untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kelima, reward and award system untuk daerah yang paling sukses Pemilu.

“Penegakan hukum ini jangan terlalu ringan, penurunan pangkat pun tidak ada masalah. Jadi memang harus ada efek jera yang kuat, berat bagi ASN yang mencoba-coba bermain di dunia politik,” kata Idris yang juga Sekretaris Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi).

Ia menyampaikan, berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, seperti penggunaan fasilitas jabatan dalam kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.

“Semua bentuk-bentuk ini saya yakin bahwa seluruh NGO yang melakukan pengamatan fokusnya sama,” ucap Idris.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto mengatakan, netralitas masih menjadi persoalan serius bagi ASN dalam pagelaran Pilkada. Modusnya yaitu politisasi birokrasi atau birokrasi berpolitik praktis.

Disampaikan, dalam rangka perlindungan ASN dan mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit, KASN merekomendasikan beberapa kebijakan antisipatif menghadapi tahun politik 2024, diataranya pertama perlu dilakukan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan metode sosialisasi yang inovatif.

“Misalnya melalui media sosial atau audio-visual yang merata dan mudah diakses ASN pada berbagai jenjang jabatan, terutama pada Kawasan Timur Indonesia,” ucap Prof. Agus
Kedua, memperkuat sinergi antar lembaga pemangku kepentingan, seperti Kemenpan RB, Kemendagri, Bawaslu, KASN dan BKN.

Ketiga, pemberian sanksi hukum yang tegas bagi calon tertentu dan pimpinan ASN yang terbukti memobilisasi ASN untuk agenda politik. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *