KP2KP Pasangkayu Gelar Penyuluhan Secara Tatap Muka

  • Whatsapp
KP2KP Pasangkayu Gelar Penyuluhan Secara Tatap Muka
Pelaksanaan penyluhan SPT PPh Unifikasi dan UU HPP aula Hotel Trisakti, Rabu 1 Desember 2021.

PASANGKAYU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu melakukan kegiatan edukasi perpajakan bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Mamuju secara tatap muka di aula Hotel Trisakti, Rabu 1 Desember 2021.

“Dalam edukasi kali ini, selain akan dibahas tentang SPT Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi atau e-Bupot, kami juga akan mengulas sedikit tentang Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkap Adi Nindarto, Kepala KP2KP Pasangkayu dalam pembukaannya.

Kegiatan edukasi perpajakan ini mengundang 56 peserta yang merupakan bendaharawan instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Narasumber berasal dari Fungsional Penyuluh Pajak dan Account Representative yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Mamuju.

Pada sesi pertama, tim penyuluh menyampaikan materi seputar SPT PPh Unifikasi atau e-Bupot. e-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi bendahara untuk melaporkan kewajiban perpajakannya karena setiap jenis pelaporan dapat digabung menjadi satu sehingga lebih efisien karena tanpa kertas dan dilakukan secara online.

Aplikasi ini tidak perlu di-install karena sudah terdapat pada Aplikasi DJP Online, cukup punya koneksi internet dan browser sudah bisa lapor dimana saja.

Syarat untuk mengakses e-Bupot yaitu harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan Sertifikat Elektronik. Apabila belum mempunyai kedua hal tersebut wajib pajak dipersilakan untuk mengajukan permohonan EFIN dan Sertifikat Elektronik baik secara langsung maupun online dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Pembuatan e-Bupot Unifikasi untuk SPT Pajak PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPh pasal 26. Sedangkan PPh Pasal 21 berada pada aplikasi e-Bupot terpisah diluar e-Bupot Unifikasi.

Pada sesi kedua, tim fungsional penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Mamuju menyampaikan materi Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UU HPP.

Muatan dalam UU HPP antara lain menyangkut perubahan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku mulai tahun pajak 2022, perubahan pajak pertambahan nilai yang berlaku mulai 1 April 2022, pajak karbon, program pengungkapan sukarela, dan beberapa perubahan lain.

Saat ini kegiatan edukasi perpajakan terkait UU HPP sedang dilaksanakan secara intensif oleh seluruh kantor pajak di Indonesia. Terbitnya UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Selain itu pemerintah juga ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui UU HPP ini. Dengan komunikasi terus menerus kepada publik, Direktorat Jenderal Pajak berharap seluruh wajib pajak dapat teredukasi dengan baik terhadap implementasi UU HPP.

Kegiatan edukasi perpajakan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta pemberian cendera mata dari KP2KP Pasangkayu untuk peserta yang dapat menjawab pertanyaan dan peserta yang aktif bertanya. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *