Mudahkan Masyarakat, Memangkas Biaya

  • Whatsapp
Mudahkan Masyarakat, Memangkas Biaya
Anggota DPR RI, Suhardi Duka

MAMUJU, SULBAR EXPRESSS — Mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, terus diupayakan. Termasuk di Provinsi Sulbar.

Karena itu, pengadilan harus hadir lebih dekat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Salah satunya adalah Pengadilan Tinggi yang selama ini cukup jauh dari wilayah Sulbar, sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi warga di provinsi ke-33 yang hendak mencari keadilan melalui lembaga peradilan tersebut.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI, Suhardi Duka (SDK) terkait pengesahan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulbar bersamaan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada Selasa lalu.

Pengesahan tersebut dinilai sebagai bentuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat di seluruh daerah demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Akan semakin mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan untuk setiap sengketa hukum yang putusan di tingkat pertama dirasakan tak adil. Juga mengurangi biaya masyarakat yang harus ke provinsi lain kalau misalnya ingin mengambil langkah banding,” jelasnya dalam keterangan yang diterima, Kamis 8 Desember kemarin.

Selasa lalu, DPR RI menyetujui sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta. RUU yang disahkan yakni tentang Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah di Indonesia.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Rachmad Gobel dan Lodewijk Paulus.

RUU pengadilan lain yang disahkan adalah tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Sulbar, Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

“Sebagai Anggota Dewan yang turut serta memberi persetujuan, tentu juga akan menggunakan hak pengawasan dalam pembentukannya nanti. Karena dalam UU itu ada tenggang waktu diberikan oleh pemerintah paling lama empat tahun sudah terbentuk (Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat),” imbuh SDK.

Dia berharap, kebijakan pusat tersebut mendapat dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi di Sulbar. Misalnya dengan menyiapkan tempat atau fasilitas dalam mendukung segala aktivitas kelembagaan dua Pengadilan Tinggi di atas.

Sehingga mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

“Pemprov saya kira perlu support untuk mempercepat kelembagaannya. Bisa menunjuk lokasi untuk kantor, bisa juga memberi hibah kalau Pemprov punya tanah. Tapi biasanya lembaga peradilan tak mau hibah tanah oleh Pemda dan swasta,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Sulbar ini. (chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *