Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, ASN Dilarang Bepergian

  • Whatsapp
Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, ASN Dilarang Bepergian
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar Zulkifli Manggazali (FOTO: IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemerintah telah mengeluarkan larangan bepergian dan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemprov Sulbar bakal menindaklanjuti.

Larangan cuti bagi ASN tersebut termuat dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, larangan itu berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga awal Januari 2022.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar Zulkifli Manggazali mengakui telah menerima dokumen terkait kebijakan tersebut. Namun keputusan terbaru yang mengatur secara teknis belum ada di mejanya.

“Kita masih mengacu keputusan dari Mendagri yang melarang ASN berdasarkan level PPKM, kita masih menunggu keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves),” kata Zulkifli, Rabu 15 Desember.

Karenanya ia menekankan, ketentuan terbaru mengenai natal dan tahun baru masih akan mengacu pada aturan yang dikeluarkan pusat.

Meski begitu, kata dia, larangan cuti tersebut akan dikecualikan dengan ketentuan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting lain.

“Cuti bagi ASN tetap akan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Zulkifli.

Ia menambahkan, ASN yang bepergian untuk tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja.

Selain itu, ASN yang dalam keadaan terpaksa diperbolehkan ke luar daerah. Misalnya, keluarga inti sakit, meninggal dunia, atau lainnya. Namun, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya.

Sampai saat ini belum ada surat edaran yang dikeluarkan, namun ia mengaku apabila surat edaran telah diterima maka pihaknya segera menindaklanjuti.

“Saya akan segera sampaikan jika suratnya sudah ada, tetapi kita masih mengacu pada surat edaran Mendagri,” tandasnya.

DI LUAR PPKM 3-4

MEKO Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menyampaikan tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang berada pada PPKM Level 4 dan 3.

“Untuk 27 provinsi luar Jawa-Bali, di level provinsi tidak ada (PPKM) Level 4, demikian juga Level 3. Sementara, 21 provinsi di berada di PPKM Level 2, dan enam provinsi berada di PPKM Level 1,” kata Airlangga, Koordinator PPKM luar Jawa-Bali, dalam keterangan pers daring usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Jakarta, Senin lalu.

Kemudian di tingkat kabupaten/kota, terdapat tiga kabupaten/kota yang berada pada PPKM Level 3 yakni Sumba Tengah, Bangka, dan Teluk Bintuni. Sedangkan PPKM 4 di tingkat kabupaten/kota nihil.

“Terkait dengan (PPKM) Level 1 ada di 248 kabupaten/kota,” kata Airlangga.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengantisipasi adanya peningkatan penularan COVID-19 pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

Pada Inmendagri 66/2021 itu diatur bahwa pelaku perjalanan adalah individu yang telah melaksanakan dua kali vaksin covid.

Kemudian saat perayaan Natal dan Tahun Baru, jam operasional tempat-tempat terbuka dan tempat umum dibatasi sampai pukul 22.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen, serta diwajibkan untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Terkait vaksinasi, Airlangga melaporkan terdapat beberapa provinsi yang persentase vaksinasi dosis pertama masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.

“Ini arahan Bapak Presiden untuk terus didorong (vaksinasi),” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga masih memfinalisasi untuk mekanisme pelaksanaan vaksin booster, atau vaksin dosis ketiga. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *