Pengelolaan JDIHN Sulbar, Masuk Lima Besar

  • Whatsapp
Pengelolaan JDIHN Sulbar, Masuk Lima Besar
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, H. M. Anwar mengikuti Pertemuan Nasional Pengelola JDIH 2021 secara virtual, bersama Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti. (IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pengelolaan Jaringan Dokumentasii dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkup Pemprov Sulbar masuk lima terbaik di seluruh Provinsi di Indonesia.

Itu disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Arianto usai mendampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2021, di Jakarta.

“Kita masuk provinsi lima terbaik seluruh Indonesia,” kata Arianto, Jumat 3 Desember.

Indikator yang membuat Sulbar masuk dalam daftar lima terbaik, yakni aplikasi terbuka untuk umum dan masyarakat, mudah untuk di akses, Data regulasi yang selalu update dan sudah terintegrasi dgn JDIH Nasional.

Menurutnya, keberadaan JDIH di daerah, merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum.

“Bagi masyarakat umum, pencarian dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan mereka dalam mengkases sumber primer bahan hukum,” jelasnya.

Arianto menuturkan, masih ada yang perlu dibenahi kedepan. Seperti, mendorong pembenahan JDIHN kabupaten, mengingat informasi peraturan daerah adalah kebutuhan masyarakat. “Jadi pengelolaannya harus bisa diakses masyarakat,” imbuhnya.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosandi) Sulbar, Mustari Mulla mengatakan, pihaknya pun terus mendrong perbaikan akses jaringan di Sulbar, serta berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan se-tiap informasi dapat diakses oleh masyarakat.

“Jadi salah satu dukungan kita adalah penyediaan jaringan internet di setiap OPD, itu juga sebagai komitmen dalam mewujud-kan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ungkapnya.

Pengelolaan JDIHN Sulbar, Masuk Lima Besar
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan JDIHN kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021. (IST)

PENGELOLAAN INFORMASI TERPADU
JDIHN pada dasarnya diproyeksi menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.

Juga menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
Selain itu, mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengapresiasi seluruh anggota JDIHN atas kinerja yang telah dicapai.
“Saya menganggap bahwa pengelolaan JDIHN yang diamanatkan oleh Perpres No. 33 Tahun 2012 merupakan sebuah tugas yang penting dalam proses penataan regulasi nasional,” ucap Yasonna, pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH 2021, Kamis pekan kemarin.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina pusat JDIHN memiliki kewajiban melaksanakan secara optimal Tugas dan fungsi yang diembannya melalui kerjasama dan sinergi dengan semua anggota di Seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Kanwil KemenkumHAM Sulbar, M. Anwar mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Mamju.

Anwar menjelaskan, pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama yang efektif antara pusat JDIHN dengan anggota di seluruh wilayah. “Untuk penguatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuah sistem dan basis data nasional yang terintegrasi,” papar Anwar.

Pihaknya turut mengapresiasi Pemprov Sulawesi Barat yang meraih peringkat terbaik ke-5 dengan kategori Pemerintah Provinsi. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *