Percepat Perampungan SK PTT

  • Whatsapp
Percepat Perampungan SK PTT
Sekprov dan sejumlah pejabat Sulbar lainnya dalam rapat pembahasan pembaharuan non PNS lingkup pemerintah provinsi, Jumat 24 November 2021. (FOTO: IST)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemerintah Provinsi Sulbar memastikan tidak melakukan penambahan terhadap pegawai non PNS atau PTT.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kehadiran di kantor selama dua tahun terakhir.

“Verifikasi kriteria kita tetap mengikuti verifikasi yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir, yaitu kehadirannya di atas 50 persen masih perlu dipertimbangkan. Jika di bawah 50 persen tidak perlu diakomodasi,” papar Idris, Jumat pekan kemarin.

Sekprov menekankan, perlu dipastikan bahwa yang keluar adalah orang yang bermasalah dan yang masuk adalah orang yang mempunyai potensi atau berpotensi menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) berkualitas.

Selain itu, ia meminta dalam penerimaan agar memprioritaskan pendidikan Strata Satu (S1) esuai beban kebutuhan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Walaupun Pegawai non PNS, setidaknya harus S1 sehingga dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu,” tegas Idris.

Berdasarkan pertemuan Jumat lalu di rumah dinas Sekda Sulbar, penambahan periode 2021-2022 yakni maksimal empat, sesuai kebutuhan instansi terkait.

“Mohon segera diproses SK gubernurnya dan saya minta jangan lewat dari bulan Desember ini,” sambung Sekprov.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, Zulkifli Manggazali menjelaskan masing-masing OPD telah mengusulkan nama-nama yang akan diangkat.

Menurutnya, jumlah perekrutan yang dilakukan tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Masih seperti tahun sebelumnya, jumlahnya sekira 2000 PTT. yang masuk ini yang dinilai berkompeten di OPD masing-masing sesuai beban kerja dan kebutuhan,” kata Zulkifli, Minggu 26 Desember.

Ia mengatakan, pengangkatan PTT di lingkup Pemprov juga merupakan bentuk pembaharuan SK gubernur terhadap tenaga non PNS. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *