Pilkades Serentak di Mamuju, DPRD Dorong Penundaan di Desa Bermasalah

  • Whatsapp
Pilkades Serentak di Mamuju, DPRD Dorong Penundaan di Desa Bermasalah
Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Mamuju saat menerima aspirasi warga terkait Pilkades di Mamuju, Selasa 14 Desember 2021. (FOTO: IDRUS IPENK)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Komisi I DPRD Mamuju mendorong penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa-desa yang dinilai masih bermasalah.

Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat desa, terus memprotes proses pemilihan calon kepala desa di Mamuju. Termasuk dengan mendatangi DPRD Mamuju, menyampaikan aspirasi mereka, Selasa 14 Desember.

Kepada dewan, aliansi yang diisi mahasiswa bersama warga serta LBH Manakarra mengadukan dugaan kecurangan proses penetapan sejumlah calon Kades, seperti; Desa Sampaga; Takandeang; Sumare; Tandiallo; Toabo; dan Desa Kalumpang.

Mereka kemudian diterima pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Mamuju. Usai pertemuan, para legislator berkomitmen menindaklanjuti harapan pihak aliansi kepada Bupati Mamuju dalam bentuk rekomendasi.

“Kita memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada pemerintah dalam hal ini bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto.

Inti dari rekomendasi yang disampaikan tersebut yaitu melakukan penundaan tahapan Pilkades terhadap desa-desa yang masih bermasalah.

“Dan desa yang tidak ada masalah silahkan dilanjutkan, kemudian untuk desa yang jumlahnya tidak mencapai lima dicukupkan calonya,” imbuh legislator Partai Golkar tersebut.

Selain itu, kata dia, mendesak kepada bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa pada dinas terkait yang dinilai tidak profesional dan tidak bekerja sesuai SOP dalam menjalankan tugas.

Hanya saja, rekomendasi dewan masih jauh dari harapan salah satu pendamping massa dari LBH Manakarra, Akriadi, yang menilai tidak memiliki ketegasan hukum.

“Karena mau dilaksanakan atau tidak itu urusan mereka. Makanya kami meminta ketegasan DPRD dengan melakukan hak angket,” kata Akriadi.

Menurutnya, usulan melakukan hak angket itu diambil sebagai langkah pasti untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Namun pihaknya juga tetap menunggu sikap dari bupati terhadap rekomendasi dewan.

“Namun terkait proses hukumnya kami tetap mengawal itu dengan mengambil langkah hukum, seperti keberatan administrasi,” tandasnya.

PANSEL SUDAH
SESUAI STANDAR

Ribut-ribu protes hasil seleksi calon Kades dilatarbelakangi dugaan kecurangan proses penjaringan oleh panitia seleksi tingkat kabupaten.

Sejumlah warga maupun tim sukses kandidat tak terima pengumuman bakal calon yang lolos hasil seleksi oleh panitia kabupaten. Jagoan mereka gugur.

Di lain sisi, Ketua Pansel Pilkades Kabupaten Mamuju, Herman Callo mengatakan, timnya telah bertugas sesuai apa yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mamuju.

Yakni melaksanakan tes tertulis dan wawancara, memeriksa hasil ujian dan memberikan skor penilaian.

Dalam ujian tertulis, kata dia, ada dua macam soal. Pilihan ganda dan esai. Masing-masing ujian punya nilai tersendiri. Pilihan ganda skornya persen dan esai 30 persen. Sedangkan tes wawancara 30 persen.

Hasil ujian bakal calon kepala desa (Cakades) diperoleh dari akumulasi nilai setiap ujian tersebut. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *