Polemik Pilkades Ratte Mengarah ke PTUN

  • Whatsapp
Polemik Pilkades Ratte Mengarah ke PTUN
Pengacara, Abdul Rahim (kiri) bersama ketua tim salah kandidat ketika memberikan keterangan pers terkait dugaan kecurangan Pilkades Ratte. Polewali, Kamis 2 Desember 2021. (FOTO: GAZALI)

POLMAN, SULBAR EXPRESS — Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ratte Kabupaten Polewali Mandar bakal berlanjut ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN).

Itu disampaikan kubu kandidat nomor urut 3, Habri yang merasa sanggahan dan laporan mereka tak diproses secara profesional oleh panitia Pilkades di Polman.

Dugaan kecurangan Pilkades di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) tersebut juga telah diadukan ke DPRD Polman, namun belum mendapat respon dewan.

Abdul Rahim, Kuasa Hukum Kandidat 3 menekankan bakal membawa kasus tersebut ke PT TUN jika sanggahan mereka tak kunjung ditindaklanjuti. Keputusan ini menyikapi terbitnya surat klarifikasi tim pengawas panitia Pilkades kabupaten terkait laporan sanggahan Cakades Ratte yang dinilai tidak cukup bukti.

Rahim memaparkan, terdapat dugaan kecurangan sangat kuat dalam Pilkades Ratte. Diantaranya, pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar hadir di TPS 5 Dusun Ratte timur, Ratte tengah dan Ratte barat.

“Selain itu, kami melihat adanya indikasi tidak ada daftar hadir di TPS 001 dan TPS 002,” papar Rahim dalam konfrensi pers di Polewali, Kamis 2 Desember.

Selain, ia mensinyalir kotak suara telah dikondisikan. Menurutnya telah terbuka, ditambah tidak adanya berita acara penerimaan surat suara, tidak adanya berita acara jumlah surat suara cadangan dan dugaan pembagian surat suara oleh ketua panitia Pilkades tidak prosedural.

“Kami miliki foto sejumlah kotak suara Pilkades Ratte yang terbuka sebelum rekapitulasi,” imbuh Rahim, Kamis 2 Desember 2021.

Karena itu, pihaknya menilai panitia Pilkades Kabupaten Polman tidak profesional, tidak netral dan melakukan tindakan tidak benar menurut hukum.

Hal lain yang menurutnya menjadi persoalan, saat melakukan klarifikasi, panitia Pilkades memanggil saksi-saksi hanya melalui pesan Whatsapp kepada pihak penyanggah dengan tenggat waktu kurang dari sehari.

“Panitia mengirim pesan WA dinihari, meminta saksi segera datang pada pagi harinya, sementara jarak tempuh antara Desa Ratte dengan kantor DPMPD Polman butuh waktu lebih. Sedangkan pada tanggal 24 November waktu itu, bersamaan dengan hujan deras, sehingga akses jalan dari Desa Ratte ke kantor DPMPD Polman tidak bisa dilalui,” beber Rahim.

Dirinya pun menganggap hal itu sengaja dilakukan oleh panitia Pilkades kabupaten agar penyanggah tidak dapat membuktikan laporannya.

Kata dia, perbuatan tersebut bertentangan Peraturan Bupati ayat 1 pasal 8 Nomor 29 tahun 2021, tentang pelaksanaan Pilkades yang mengatur Pilkades adalah kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Pasca keluarnya putusan panitia Pilkades yang tidak menindaklanjuti sanggahan kami, maka polemik Pilkades Ratte bakal kami teruskan dan kami siap sampai ke ke PTUN,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Polman, Abdul Malik saat dikonfirmasi via telepon membenarkan adanya balasan sanggahan dari Desa Ratte terkait Pilkades di wilayah tersebut.

Selain Desa Ratte, adapula Desa Mammi, Tammajarra, dan Desa Galung Lombok. Pihaknya mengaku akan mengkaji dan mengevaluasi surat jawaban sanggahan tersebut.

“Suratnya baru diterima tim pengawas, kita pelajari dulu model sanggahan kembalinya seperti apa. Kalau memang pertimbangannya tidak perlu dibalas sepanjang surat keberatan yang dilayangkan masih mempertanyakan hal yang sama, saya pikir tidak perlu kita balas suratnya. Yang jelas kita pelajari dulu suratnya karena baru masuk,” jelas Malik. (ali/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *