Pemkab Mamuju Anggarkan 60 M untuk BPJS Kesehatan, Memastikan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas Utama

  • Whatsapp
Pemkab Mamuju Anggarkan 60 M untuk BPJS Kesehatan, Memastikan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi melakukan penandatangan kesepakatan UHC Mamuju bersama Kepala BPJS Mamuju, St Umrah Nurdin di Waterpark Grand Maleo Mamuju, Rabu 12 Januari 2022. (FOTO: IDRUS IPENK)

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Mamuju telah mencapai target UHC 95 persen. Bupati berkomitmen seluruh masyarakat bisa terjangkau layanan kesehatan.

Itu disampaikan Bupati Mamuju, St. Sutinah Suhardi pada agenda penyerahan Piagam UHC (Universal Health Coverage) di Kabupaten Mamuju program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Ini akan menjadi jawaban masyarakat dan menjadi prioritas dalam Visi Mamuju keren.

UHC adalah sistem penjaminan kesehatan artinya hampir semua masyarakat sudah tercover BPJS kesehatan,” kata Sutinah saat memberikan sambutan di Waterpark Grand Maleo Mamuju, Rabu 12 Januari.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan kerja keras pemkab bersama BPJS Mamuju. Meski di tengah keterbatasan anggaran akibat refocusing dan dampak bencana yang dialami Mamuju.

Sehingga dengan begitu, bupati tidak menginginkan lagi ada masyarakat yang tertolak di setiap rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Dengan nawaitu yang baik kita tetap maju, melalui alokasi anggaran yang tidak sedikit nilainya mencapai Rp 39 miliar di tahun 2021 dan tahun 2022 kita telah mengalokasikan 60 miliar,” jelas Sutinah.

Sehingga ia berharap kepada stekholder terkait utamanya Dinkes dan puskesmas bisa memanfaatkan jaminan kesehatan ini dengan baik.

“Jangan lagi ada masyarakat yang melapor tidak punya BPJS ditolak oleh Puskesmas atau rumah sakit, karena ketika sudah UHC hari ini bisa segera tertangani,” terang Sutinah.

Bupati menekankan kepada kepala Puskesmas dan RS agar memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat, menjadi prioritas.

“Jika tidak ber KTP Mamuju maaf, kita tidak bisa mengcover, tapi sepanjang ber KTP Mamuju, wajib memberikan layanan, saya tidak mau ada masyarakat yang tidak dilayani atau disuruh membayar ambulance,” tegas Sutinah.

Dia menambahkan, UHC di Mamuju sudah mencapai 95 persen yang sudah tercover. Artinya, tersisa lima persen yang belum terjangkau sesuai data.

Di tempat sama, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah mengatakan capaian UHC bisa terlaksana dengan baik apabila didukung dengan komitmen para kepala daerah.

“Kesehatan kalau tidak diikat komitmen yang kuat, itu bisa menjadi wacana saja dan ini sudah dibuktikan oleh komitmen bupati,” kata Andi Afdal.

Pihaknya melihat, meski menghadapi beragam tantangan, Pemkab Mamuju terus berupaya keras menempuh kebijakan tersebut demi mendongkrak layanan kesehatan di daerah ini.

Karenanya, kebijakan ini harus tersosialisasikan dengan baik dan meluas di seluruh wilayah Mamuju.

“Menjadi tantangan sekaligus harus ditindak lanjuti bagaiman menyampaikan ini ke masyarakat, tidak peduli siapapun yang memiliki KTP Mamuju harus terlayani,” papar Afdal. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *