Pengisian Penjabat Kepala Daerah, Kemendagri Diharap tak Menyeret TNI-Polri

  • Whatsapp
Pengisian Penjabat Kepala Daerah, Kemendagri Diharap tak Menyeret TNI-Polri

SULBAR EXPRESS – Tahun ini 101 kepala daerah akan habis masa jabatnya. Termasuk gubernur dan wakil gubernur Sulbar.

Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh seorang penjabat hingga 2024. Demikian pula pada sejumah kabupaten dan kota di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri.

“Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa 4 Januari.

Dia menjelaskan jabatan kepala daerah adalah jabatan politik. Sementara TNI dan Polri dilarang untuk ikut dalam berpolitik.

“Bagaimana jabatan politis tidak lagi diisi TNI-Polri tetapi oleh sipil, jadi civil society. Apalagi kita akan menghadapi Pilpres Pileg, Pilkada,” katanya.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Kemendagri mengisi kekosongan kepala daerah dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Misalnya, posisi gubernur diisi pejabat setingkat Dirjen.

“Caranya untuk pengisian itu harus sesuai ketentuan peraturan dan berlaku. Ketentuan itu harus dari ASN, dari Dirjen,” ungkapnya.

Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Dari 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, 7 gubernur. Kemudian, 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa jabatannya tahun ini.

Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

HASIL PILKADA
TAHUN 2017

Diketahui, masa akhir jabatan kepala daerah yang terpilih di Pilkada Seretak 2017 jatuh mulai pertengahan tahun ini.

Sejak awal pekan ini, beredar dokumen format PDF yang dinamakan “Ditjen Otda-Daftar Kepala Daerah AMJ (Akhir Masa Jabatan) Tahun 2022” di kalangan wartawan.

Kepada awak media di Jakarta, Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik enggan memastikan bahwa data tersebut memang dikeluarkan oleh pihaknya. Ia hanya menyatakan bahwa sudah ratusan wartawan yang menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait isi data tersebut.

Namun, dia justru mengarahkan wartawan untuk menghubungi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan.

Adapun dokumen PDF yang beredar dan menjadi isu sejumlah media, terdapat daftar Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir mulai bulan Mei hingga Desember 2022.

Tujuh provinsi yang akan ditinggal oleh Gubernur dan Wakil Gubernurnya. Diantaranya tercantum Gubernur dan Wagub Sulbar.

Kemudian untuk jabatan bupati dan wakil bupati yang habis masa jabatannya ada di 76 kabupaten. Sedangkan untuk walikota dan wakil walikota ada di 18 kota. (jpg-rmol/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *